Menurutnya, operasional dapur SPPG telah membuka peluang kerja bagi masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan. Penghasilan dari pekerjaan tersebut menjadi salah satu penopang kebutuhan ekonomi keluarga.
Karena itu, munculnya kebijakan penataan relawan yang dinilai berpotensi mengurangi jumlah tenaga kerja menimbulkan kekhawatiran tersendiri di kalangan pekerja.
Priantini mempertanyakan kebijakan tersebut karena menurutnya program MBG sejak awal juga diharapkan mampu menciptakan kesempatan kerja dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat luas.
“Program Pak Prabowo kan menciptakan lapangan kerja. Nah, terus kebijakan BGN kan mengurangi, mengurangi relawan. Otomatis pekerja itu berkurang. Seharusnya kan menciptakan lapangan kerja. Kok malah ini kebijakan BGN kok tambah mengurangi,” ungkap Priantini.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya menjadi perhatian dari sisi pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga dari aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terlibat dalam operasionalnya.
Bagi para pekerja, keberadaan dapur SPPG bukan sekadar tempat menjalankan aktivitas pelayanan makanan bergizi. Lebih dari itu, program tersebut telah menjadi salah satu sumber penghasilan dan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar.
Para mitra dan relawan SPPG Lamongan berharap BGN membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan penataan tenaga pendukung dalam pelaksanaan MBG 2.0. Mereka menginginkan agar setiap perubahan aturan memperhatikan karakteristik dapur, jumlah penerima manfaat, kebutuhan personel, serta pembagian tugas masing-masing divisi.
Menurut para pengelola, efisiensi operasional memang menjadi bagian penting dalam menjalankan program berskala nasional. Namun, efisiensi tersebut perlu tetap memperhatikan kualitas pelayanan, standar kebersihan, ketepatan distribusi, serta keberlangsungan pekerjaan masyarakat.
Evaluasi juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk mempertemukan kebijakan di tingkat pusat dengan realitas yang dihadapi para pelaksana di daerah. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak menimbulkan kesenjangan antara standar operasional dan kebutuhan aktual dapur SPPG.
Melalui kegiatan istighosah dan doa bersama tersebut, para mitra, pengelola, serta relawan berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya BGN.
Mereka menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara keberhasilan program pemenuhan gizi nasional dengan pemberdayaan masyarakat lokal. Sebab, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh makanan yang sampai kepada penerima manfaat, tetapi juga oleh kesiapan dan kesejahteraan orang-orang yang bekerja di balik proses penyediaannya.
Para mitra SPPG Lamongan berharap kebijakan MBG 2.0 dapat terus disempurnakan melalui evaluasi yang objektif, transparan, dan berpijak pada kebutuhan lapangan.
“Dengan begitu, program strategis nasional tersebut dapat berjalan optimal tanpa mengabaikan nasib para pekerja yang selama ini turut berkontribusi dalam pelaksanaannya,” pungkasnya.
