LAMONGAN, BeritaSiber.com – Kebijakan penataan tenaga relawan dalam transformasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuju skema MBG 2.0 mulai menjadi perhatian para pengelola dan pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Mereka berharap Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh agar kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan persoalan baru, baik dalam operasional dapur maupun keberlangsungan kesempatan kerja masyarakat.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam kegiatan istighosah dan doa bersama yang digelar pengelola mitra serta relawan SPPG Dlanggu, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, Minggu (8/11/2026).
Kegiatan yang diisi dengan doa untuk keselamatan bangsa dan negara serta kelancaran pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto itu juga menjadi momentum bagi para peserta untuk menyampaikan berbagai keluhan terkait pelaksanaan MBG 2.0.
Salah satu persoalan yang mengemuka adalah penataan jumlah tenaga pendukung atau relawan. Para mitra menilai, kebutuhan personel di setiap dapur harus disesuaikan dengan kapasitas produksi, jumlah penerima manfaat, serta kompleksitas pekerjaan yang harus diselesaikan setiap hari.
Perwakilan mitra SPPG Dlanggu, Gus Sirod Juddin, mengungkapkan bahwa pengelolaan dapur produksi membutuhkan pembagian tenaga kerja yang proporsional. Menurutnya, terdapat lima divisi fungsional yang memiliki tanggung jawab berbeda dan harus berjalan secara bersamaan.
Kondisi tersebut membuat pengaturan jumlah personel menjadi tantangan tersendiri, terlebih operasional dapur tidak hanya mencakup pengolahan makanan, tetapi juga persiapan bahan, pengemasan, pencucian perlengkapan makan, kebersihan lingkungan hingga keamanan.
“Dari BGN memang tidak boleh mengeluarkan atau membatasi relawan. Tapi kalau saya pikir secara mendalam ini puyeng. Tidak bisa itu tetap harus mengeluarkan relawan itu. Sekarang ada lima divisi. Lima divisi itu kalau 15 relawan kita bagi lima, itu aja 10, itu belum termasuk cleaning service dan satpam, Pak,” ujar Gus Sirod.
Ia menilai, kebijakan penataan tenaga kerja seharusnya tidak hanya didasarkan pada ketentuan administratif, melainkan juga mempertimbangkan kebutuhan nyata di lapangan. Sebab, keterbatasan personel berpotensi meningkatkan beban kerja dan memengaruhi kelancaran pelayanan apabila tidak diimbangi pengaturan operasional yang tepat.
Sebagai gambaran, dapur SPPG di wilayah Rayunggumuk, Kecamatan Glagah, melayani sekitar 1.499 penerima manfaat. Jumlah tersebut membutuhkan kesiapan tenaga kerja dan koordinasi yang matang agar seluruh tahapan pelayanan dapat berjalan sesuai standar.
Mulai dari proses persiapan bahan makanan, pengolahan, pengemasan, distribusi hingga pencucian ompreng dan sanitasi dapur membutuhkan tenaga yang memadai. Karena itu, para pengelola berharap penataan relawan tidak mengabaikan kebutuhan teknis masing-masing satuan pelayanan.
Atas kondisi tersebut, Gus Sirod meminta BGN melakukan kajian ulang terhadap kebijakan penataan relawan. Ia secara khusus berharap Kepala BGN Sudaryono dapat mempertimbangkan kembali aspirasi para mitra dan pekerja yang setiap hari terlibat langsung dalam pelaksanaan program MBG.
“Yang saya minta setelah acara ini saya berdoa juga mengharapkan, sangat berharap untuk Bapak Sudaryono mengkaji ulang, mengevaluasi lagi masalah relawan biar tetap kembali seperti semula,” tambahnya.
Keluhan serupa juga disampaikan Priantini, perwakilan pekerja dari divisi pengolahan perlengkapan makan atau pencucian ompreng. Ia menilai keberadaan program MBG selama ini telah memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, khususnya ibu rumah tangga dan warga dari kelompok ekonomi prasejahtera.
