Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII DPR RI juga berdialog langsung dengan para perajin batik, pengelola kampung, serta pelaku UMKM setempat. Berbagai aspirasi disampaikan, mulai dari kebutuhan pelatihan desain, penguatan pemasaran digital, hingga akses permodalan dan fasilitasi pameran berskala nasional maupun internasional.
“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Negara harus hadir memberikan pendampingan, akses pembiayaan, serta membuka peluang pasar yang lebih luas,” kata Rahayu.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan komunitas lokal. Menurutnya, sinergi yang solid menjadi kunci agar ekonomi kreatif berbasis budaya dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi baru yang berdaya saing.
Kampung Batik Okra sendiri dikenal sebagai salah satu sentra batik berbasis komunitas di Surabaya yang mengangkat motif khas lokal dengan pewarna alami dari tanaman okra. Selain menjadi pusat produksi batik, kawasan ini juga dikembangkan sebagai destinasi wisata edukasi budaya, yang menarik minat pelajar, wisatawan domestik, hingga mancanegara.
Komisi VII DPR RI berharap Kampung Batik Okra dapat menjadi model pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya di berbagai daerah lain di Indonesia. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, ekonomi kreatif diyakini mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus penjaga identitas budaya bangsa di tengah persaingan global.
