Salah satu poin paling krusial yang kini menjadi bola liar di ruang publik adalah dugaan adanya komunikasi tertutup antara koordinator lapangan (korlap) aksi, Maghfur, dengan pihak-pihak tertentu menjelang hari pelaksanaan. Meski belum ada bukti otentik yang dirilis, rumor mengenai “pengkondisian” ini telah mencoreng citra Pemuda Demokrasi sebagai organisasi kontrol sosial.
Sejumlah pihak menilai, jika sebuah gerakan yang membawa isu besar seperti mafia BBM bisa mendadak batal tanpa penjelasan resmi, maka kredibilitas organisasi tersebut berada di titik nadir. Spekulasi ini semakin diperkuat dengan sikap tertutup para pengurus organisasi pasca-insiden pembatalan tersebut.
Kritikus menilai bahwa mengeksploitasi isu-isu kerakyatan hanya untuk dijadikan alat tawar-menawar (bargaining) dengan pihak berwenang adalah tindakan yang melukai etika aktivisme. Aktivisme seharusnya menjadi jembatan bagi aspirasi masyarakat, bukan komoditas untuk kepentingan pragmatis kelompok tertentu.
“Konsistensi adalah kunci dalam gerakan sosial. Jika benar ada upaya kompromi demi kepentingan sepihak, maka ini bukan sekadar kegagalan aksi, melainkan pengkhianatan terhadap isu kerakyatan yang mereka suarakan sendiri,” tegasnya kembali.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemuda Demokrasi maupun Maghfur selaku korlap belum memberikan klarifikasi resmi mengenai penyebab pasti batalnya aksi tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media melalui saluran telepon maupun pesan singkat juga belum mendapatkan respons.
Keheningan ini membuat publik Sumenep terus bertanya-tanya: apakah isu mafia BBM tersebut benar-benar menguap karena adanya penyelesaian substantif, ataukah sengaja “disenyapkan” demi kesepakatan tertentu yang tidak diketahui khalayak luas?. (Akm)
