Dalam fungsi pengawasan, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti persoalan ketidaktepatan data kemiskinan yang berdampak pada penyaluran bantuan sosial dan jaminan kesehatan. Fraksi mendesak pemerintah daerah melakukan pembaruan data secara menyeluruh agar warga miskin tidak kehilangan hak atas layanan KIS maupun BPJS Kesehatan.
Pengawasan juga dilakukan melalui sidak lapangan, khususnya terkait stabilitas harga kebutuhan pokok, ketersediaan pupuk bersubsidi, serta kondisi infrastruktur pertanian dan perikanan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, fraksi menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada organisasi perangkat daerah terkait.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan turut mendorong respons cepat terhadap bencana melalui penguatan anggaran penanggulangan bencana dan pembentukan Tim Reaksi Cepat berbasis gotong royong. Tim ini bergerak membantu warga terdampak bencana secara langsung dengan dana swadaya anggota fraksi.
Pada tahun anggaran 2025, Fraksi PDI Perjuangan mengawal sedikitnya 72 titik usulan pembangunan hasil serap aspirasi masyarakat. Fraksi menegaskan akan terus mengawal janji politik kepala daerah, termasuk program Jalan Mantap dan Alus (Jamula), serta mendorong efisiensi anggaran agar APBD Lamongan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat kecil.
