“Akses pendidikan dan kesehatan adalah fondasi kesejahteraan. Negara harus hadir memastikan kelompok rentan tidak tertinggal,” tegas Ning Lia kepada BeritaSiber.com, Sabtu (8/11).
Tak hanya di level kebijakan, Lia juga menggagas kerja sama strategis antara DPD RI Jawa Timur dan Ombudsman Jawa Timur melalui pembentukan Posko Pengaduan Bersama DPD–Ombudsman, yang menjadi wadah masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait pelayanan publik.
Meski dikenal sebagai keponakan Khofifah, penghargaan yang diterima Lia Istifhama bukan karena hubungan keluarga, melainkan karena kerja nyatanya di lapangan.
Dalam masa reses tahun ini, ia telah menyambangi 14 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk berdialog langsung dengan masyarakat, mendengar aspirasi, dan mengawal implementasi kebijakan publik.
“Turun ke masyarakat adalah cara terbaik memahami realitas kebijakan. Dari sanalah aspirasi yang relevan lahir,” ujar Lia.
Pendekatan ini membuat Lia dikenal luas sebagai sosok yang merakyat, komunikatif, dan visioner, terutama dalam memperjuangkan hak-hak warga kecil dan penyandang disabilitas.
Selain dua srikandi tersebut, sejumlah lembaga dan tokoh juga menerima penghargaan pada malam puncak DetikJatim Awards 2025.
Beberapa di antaranya Dekranasda Jawa Timur, atas program Akselerasi UMKM Kerajinan melalui Ruang Kreatif Integratif, Dinas Pendidikan Jawa Timur, untuk Inovasi Pembangunan Terpuji melalui ekosistem pendidikan inklusif, serta Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto, sebagai Penggerak Ketahanan Pangan.
Kehadiran para penerima penghargaan ini menegaskan bahwa Jawa Timur terus menjadi episentrum inovasi dan kolaborasi lintas sektor dalam membangun kesejahteraan masyarakat.
Rangkaian penghargaan ini memperkuat peran penting perempuan Jawa Timur sebagai motor penggerak pembangunan nasional. Baik Khofifah maupun Lia, keduanya menjadi simbol kepemimpinan visioner yang berakar pada empati, gotong royong, dan keberpihakan kepada rakyat kecil.
Dengan sederet capaian dan dedikasi tersebut, Khofifah Indar Parawansa dan Lia Istifhama menegaskan bahwa peran perempuan dalam birokrasi dan politik bukan sekadar pelengkap, melainkan penggerak perubahan nyata bagi bangsa dan daerah.(*).
