Selain itu, DPRD juga meminta agar kebijakan ekonomi diarahkan pada pertumbuhan yang inklusif, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pada sektor infrastruktur dan lingkungan hidup, DPRD merekomendasikan percepatan pembangunan infrastruktur terintegrasi, terutama yang mendukung konektivitas wilayah, peningkatan akses ekonomi, dan pelayanan dasar masyarakat. Di saat yang sama, pemerintah daerah juga didorong mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Sementara itu, terkait mitigasi bencana, DPRD menilai Lamongan perlu memperkuat kapasitas kelembagaan serta sumber daya manusia dalam menghadapi berbagai potensi risiko bencana. Upaya mitigasi dianggap penting mengingat tantangan perubahan iklim serta potensi bencana alam yang dapat berdampak pada masyarakat dan perekonomian daerah.
Pemerintah Kabupaten Lamongan menyambut positif seluruh rekomendasi yang disampaikan legislatif. Pihak eksekutif menyatakan bahwa masukan DPRD akan menjadi acuan penting dalam merumuskan kebijakan strategis serta penyusunan perencanaan pembangunan daerah ke depan.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan terus terjalin secara konstruktif demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dengan disampaikannya rekomendasi LKPJ Tahun Anggaran 2025 ini, DPRD Lamongan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan daerah agar pembangunan berjalan optimal dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
