BERITASIBER.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan secara resmi menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lamongan Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lamongan, Senin (27/4/2026).
Penyampaian rekomendasi tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam mekanisme evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui forum paripurna, DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program, kebijakan, serta penggunaan anggaran pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
Dalam rapat tersebut, empat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lamongan menyampaikan hasil pembahasan LKPJ Bupati 2025. Sejumlah catatan strategis, saran perbaikan, hingga koreksi disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada tahun berikutnya.
Ketua rapat menyampaikan bahwa rekomendasi DPRD bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan instrumen penting untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Adapun rekomendasi yang disampaikan DPRD mencakup berbagai sektor strategis pembangunan daerah. Pada bidang pelayanan publik, DPRD mendorong peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat sekaligus percepatan digitalisasi pemerintahan agar pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, transparan, dan efisien.
Digitalisasi dinilai menjadi kebutuhan mendesak di tengah perkembangan teknologi dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang responsif. Karena itu, organisasi perangkat daerah didorong memperkuat sistem layanan berbasis elektronik di berbagai sektor.
Di bidang ekonomi, DPRD menekankan pentingnya penguatan potensi unggulan daerah sebagai motor pertumbuhan. Lamongan dinilai memiliki banyak sektor potensial seperti pertanian, perikanan, perdagangan, hingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang perlu terus dikembangkan secara berkelanjutan.
