“Jadi bukan dihukum. Saya dengan spontan, tolong cari yang kuat. Tapi terserah laki atau perempuan. Jadi tidak ada masalah di situ. Membuktikan bahwa saya tidak ada diskriminasi, kami mau dia di sini berkantor,” tegasnya.
Amran juga menegaskan bahwa Kementan menerapkan prinsip meritokrasi dalam penempatan maupun penilaian kinerja.
Menurut dia, kesempatan dan penilaian terhadap pegawai tidak didasarkan pada jenis kelamin, suku, agama, maupun asal daerah. Faktor utama yang menjadi pertimbangan adalah kemampuan dan kinerja.
“Di pertanian meritokrasi. Kami tidak melihat siapa mereka. Dari suku mana, dari agama mana, dari mana. Gender, tidak ada. Yang penting kinerja,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa Kementan ingin membangun lingkungan kerja yang memberikan kesempatan berdasarkan kompetensi dan kinerja.
Pertemuan Kementan dan Komnas Perempuan kemudian berkembang menjadi pembahasan mengenai agenda kerja sama. Kedua lembaga sebelumnya telah memiliki nota kesepahaman terkait upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.
Amran mengatakan pertemuan tersebut seharusnya tidak berhenti pada penyelesaian polemik, tetapi dilanjutkan dengan langkah konkret yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Kita di sini ingin mencari kebaikan, kita ingin tumbuh bersama, kita ingin bangun negara ini bersama,” katanya.
Kolaborasi ke depan akan diarahkan pada berbagai program pertanian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok masyarakat yang terdampak bencana.
Amran menyebut pelaksanaan kerja sama nantinya dapat melibatkan sejumlah direktorat jenderal di Kementan sesuai dengan sektor masing-masing, termasuk bidang peternakan dan hortikultura.
“Jadi bukan lagi menjadi topik yang tadi. Langsung aksi nyata. Nanti operasionalnya bersama dengan dirjen-dirjen. Ini lengkap. Ada peternakan, ada hortikultura. KRPL kita bangun bersama,” ujarnya.
Amran menilai perempuan memiliki peran besar dalam sektor pertanian. Keterlibatan perempuan tidak hanya berada pada proses produksi, tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan ekonomi keluarga dan aktivitas masyarakat di pedesaan.
Karena itu, menurutnya, pembangunan pertanian perlu memberikan ruang yang setara bagi perempuan untuk berkontribusi.
“Perempuan sektor pertanian itu mungkin 50 persen. Jadi kita ini harus, kalau mau sukses, muliakan ibu, ibu, ibu, ibu,” katanya.
Ia juga menegaskan orientasi pembangunan pertanian pemerintah tidak berhenti pada pencapaian swasembada pangan. Setelah target tersebut dicapai, pemerintah kini diarahkan untuk mengejar peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Alhamdulillah, tahun ini kita sudah swasembada. Sekarang kesejahteraan kita kejar,” ujar Amran.
Dengan adanya klarifikasi langsung, polemik antara Kementan dan Komnas Perempuan dinyatakan selesai. Kedua pihak kini berupaya mengarahkan perhatian pada agenda yang lebih konstruktif melalui kolaborasi.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan perempuan, memperluas ruang partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta memastikan program pertanian dapat memberikan manfaat secara lebih inklusif.
“Kami bekerja untuk Merah Putih, kami bekerja untuk umat. Gender, ini harus kita perhatikan semua,” pungkas Amran.
