SURABAYA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengambil langkah tegas menyikapi belum optimalnya penyerapan telur hasil produksi peternak lokal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Surabaya.
Dalam Rapat Koordinasi Perunggasan di Surabaya, Selasa (11/8), Amran meminta Koordinator Wilayah Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Surabaya, Tiara Devi, dicopot dari jabatannya. Keputusan itu disampaikan setelah muncul laporan bahwa belum terdapat data penyerapan telur peternak oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kota Surabaya.
Persoalan tersebut terungkap ketika Kepala KPPG Surabaya, Kusmayanti, menyampaikan kondisi penyerapan telur kepada Amran. Laporan itu kemudian langsung ditindaklanjuti dengan meminta penjelasan dari jajaran terkait mengenai alasan telur peternak lokal belum terserap secara optimal.
Sejumlah SPPG disebut telah melakukan komunikasi dengan peternak di wilayah masing-masing. Namun, penyerapan telur belum berjalan maksimal karena adanya keterbatasan permintaan serta jumlah minimal kebutuhan telur yang harus dipenuhi oleh SPPG.
Bagi Amran, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurut dia, program MBG harus memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat, termasuk memastikan peternak lokal memperoleh pasar untuk hasil produksinya.
Amran bahkan menyampaikan teguran keras dalam rapat tersebut. Ia menilai persoalan di lapangan tidak boleh hanya diselesaikan melalui komunikasi atau laporan administratif apabila pada akhirnya peternak tetap mengalami kesulitan menjual produknya.
“Maaf ya, maaf. Ini bukan sebagai menteri, ini peternak, rakyat meminta keputusan. Mungkin bidang ini tidak cocok,” ujar Amran.
Ia kemudian meminta Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Mayjen TNI Trenggono, untuk melakukan pergantian terhadap Koordinator Wilayah KPPG Surabaya.
“Pindahkan. Yang laki-laki di situ, harus yang tangguh,” tegas Amran.
Menurut Amran, pergantian tersebut merupakan bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di lapangan. Ia menilai pejabat yang bertanggung jawab harus mampu memastikan instruksi yang telah dikeluarkan pemerintah benar-benar dilaksanakan.
Amran juga menyoroti persoalan harga pembelian telur. Ia mengatakan, penanggung jawab di lapangan dinilai belum mampu menjalankan perintah BGN untuk mengatasi persoalan yang dihadapi peternak, termasuk terkait penyerapan telur dengan harga sesuai ketentuan.
