Pengamat politik lokal menilai, meskipun pembinaan dan evaluasi kepala desa secara struktural berada di bawah kewenangan bupati melalui camat, sikap elite politik tetap memiliki pengaruh besar dalam mendorong penyelesaian yang transparan.
“Ketika ada dugaan pelanggaran etika oleh pejabat publik, sikap diam dari elite politik justru bisa memperburuk persepsi publik dan merusak kepercayaan terhadap institusi,” ujarnya.
Di tingkat akar rumput, tokoh masyarakat Kecamatan Dungkek juga menyampaikan kekecewaan atas kegaduhan yang terus berlarut. Mereka menilai persoalan tersebut seharusnya dapat diredam apabila sejak awal kepala desa bersikap terbuka dan bertanggung jawab.
“Sebagai pemimpin, seharusnya memberi contoh. Terbuka itu penting agar masyarakat tidak terus berspekulasi,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Sumenep belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait polemik tersebut. Pihak kecamatan maupun DPRD juga belum memberikan sikap terbuka mengenai langkah yang akan diambil.
Aktivis menegaskan, apabila tidak ada kejelasan dalam waktu dekat, publikasi bukti yang mereka miliki akan dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat.
“Ini ujian bagi semua pihak: pemerintah daerah, DPRD, partai politik, dan aparat pembina desa. Apakah hukum dan etika benar-benar ditegakkan, atau tunduk pada relasi kuasa,” pungkasnya.(Akm)
