BERITASIBER.COM | SUMENEP – Dugaan skandal asusila yang menyeret Kepala Desa Lapa Taman, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, hingga kini yang bersangkutan dinilai belum memberikan klarifikasi resmi secara terbuka kepada masyarakat, meski isu tersebut terus bergulir dan memicu polemik di ruang publik.
Sejumlah aktivis di Sumenep menyebut sikap Kepala Desa Lapa Taman yang terkesan menghindar justru memperkeruh situasi. Alih-alih menjelaskan duduk perkara secara transparan, kepala desa tersebut disebut hanya menyampaikan bantahan secara terbatas tanpa pernyataan resmi yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.
Kondisi itu mendorong kelompok aktivis yang mengawal kasus ini untuk mengambil langkah lanjutan. Mereka menyatakan siap membuka bukti berupa foto yang diduga berkaitan dengan perbuatan tidak pantas, apabila klarifikasi terbuka dan langkah tegas dari pihak berwenang tidak segera dilakukan.
“Sejak awal kami masih menahan diri dan memberi ruang klarifikasi. Namun, ketika yang bersangkutan terus mengelak tanpa penjelasan terbuka, publik berhak mengetahui fakta yang kami miliki,” ujar salah satu aktivis yang enggan disebutkan namanya.
Menurut aktivis tersebut, dugaan perbuatan asusila yang melibatkan seorang kepala desa tidak bisa semata-mata dianggap sebagai urusan pribadi. Statusnya sebagai pejabat publik dinilai melekatkan tanggung jawab moral dan etika yang lebih besar, terlebih jika dugaan kejadian tersebut berlangsung di wilayah yang ia pimpin.
Aktivis menegaskan bahwa rencana membuka bukti ke publik bukanlah bentuk sensasi atau upaya menjatuhkan nama baik. Langkah itu, kata mereka, merupakan tekanan moral agar pemerintah daerah, kecamatan, dan institusi terkait tidak bersikap pasif dalam menyikapi persoalan yang berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.
Sorotan juga mengarah pada aspek politik dalam kasus ini. Kepala Desa Lapa Taman diketahui memiliki hubungan keluarga dengan salah satu anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Situasi tersebut memunculkan persepsi di tengah masyarakat terkait kemungkinan adanya perlindungan politik.
