Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan peserta didik merupakan prioritas utama pemerintah. Oleh sebab itu, setiap laporan yang berkaitan dengan dugaan gangguan kesehatan akibat konsumsi makanan akan ditindaklanjuti secara serius melalui mekanisme pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain melakukan investigasi, pemerintah juga akan menjadikan hasil pemeriksaan lapangan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang berkaitan dengan penyediaan makanan bagi masyarakat, khususnya peserta didik. Evaluasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi perbaikan sehingga kualitas pelayanan publik terus meningkat.
“Kami turun dengan tujuan untuk melakukan evaluasi,” tegas Ribka.
Menurutnya, evaluasi tidak hanya difokuskan pada penanganan kasus yang sedang terjadi, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Pemerintah ingin memastikan setiap tahapan, mulai dari penyediaan bahan pangan, proses pengolahan, distribusi, hingga penyajian makanan, memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan.
Pemerintah juga mengajak seluruh pihak untuk menunggu hasil investigasi resmi sebelum menyimpulkan penyebab dugaan keracunan tersebut. Sikap objektif dan berbasis fakta dinilai menjadi kunci agar proses penanganan dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.
Melalui keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah berharap investigasi dapat diselesaikan secara cepat tanpa mengabaikan ketelitian dalam proses pemeriksaan. Hasil investigasi nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah lanjutan, termasuk penyempurnaan mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap program-program yang berkaitan dengan keamanan pangan.
Dengan langkah tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk melindungi kesehatan masyarakat, khususnya peserta didik, sekaligus memastikan setiap program pelayanan publik berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Investigasi yang dilakukan di Kabupaten Jayapura diharapkan mampu memberikan kepastian mengenai penyebab kejadian serta menjadi pijakan dalam memperkuat sistem pengawasan pangan di masa mendatang.
