BERITASIBER.COM – Pemerintah pusat memastikan akan melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan kasus keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa di Kabupaten Jayapura, Papua. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh fakta di lapangan sekaligus memastikan penyebab insiden sebelum pemerintah mengambil keputusan maupun langkah evaluasi lebih lanjut.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk yang menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin berspekulasi mengenai penyebab kejadian. Menurutnya, seluruh informasi yang beredar saat ini masih berupa dugaan sehingga memerlukan proses verifikasi secara komprehensif melalui pemeriksaan langsung oleh tim lintas kementerian dan lembaga.
“Pemerintah akan turun langsung ke Kabupaten Jayapura untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi terkait dugaan keracunan makanan tersebut,” ujar Ribka di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Ia menjelaskan, investigasi lapangan akan melibatkan sejumlah instansi yang memiliki kewenangan sesuai bidangnya, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta unsur pemerintah lainnya. Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan mampu menghasilkan data dan informasi yang akurat mengenai kronologi maupun faktor yang menyebabkan munculnya dugaan keracunan.
Menurut Ribka, kehadiran tim gabungan bukan hanya bertujuan memastikan penyebab kejadian, tetapi juga menilai pelaksanaan berbagai prosedur yang berkaitan dengan penyediaan makanan bagi peserta didik. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui apakah terdapat aspek yang perlu diperbaiki dalam sistem pelaksanaan maupun pengawasannya.
“Teman-teman dari BGN yang ditugaskan oleh Kepala BGN, kemudian tim dari Kementerian Dalam Negeri dan unsur terkait akan turun untuk mengecek secara pasti,” katanya.
Ia menambahkan, pendekatan yang dilakukan pemerintah mengedepankan prinsip kehati-hatian. Seluruh hasil pemeriksaan akan dikumpulkan dan dianalisis sebelum pemerintah menyampaikan kesimpulan resmi kepada publik. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari munculnya informasi yang belum terverifikasi dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
