Langkah ini sejalan dengan masukan dari Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, yang menilai Polri memiliki jaringan kelembagaan hingga ke tingkat desa, sehingga sangat strategis dalam menyosialisasikan dan mengawal kebijakan pemerintah.
Dalam pengawalan ini, Polri akan memastikan berbagai program prioritas dapat berjalan optimal, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, beasiswa pendidikan, bantuan kesehatan, subsidi energi, hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
“Polri harus menjadi jembatan antara negara dan masyarakat. Jangan sampai ada warga yang berhak menerima bantuan, tetapi tidak tahu caranya atau kesulitan mengaksesnya,” ujar Wakapolri.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), serta kementerian dan lembaga terkait. Menurutnya, kolaborasi tersebut mutlak diperlukan agar data akurat, penyaluran tepat sasaran, dan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
Menutup arahannya, Wakapolri menyampaikan optimisme bahwa dengan kerja keras, kepedulian, dan kebersamaan, target nasional penghapusan kemiskinan ekstrem dapat tercapai.
“Tragedi di NTT menjadi cambuk bagi kita semua. Polri berkomitmen berada di garis depan untuk memastikan negara hadir dan melindungi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
