Ia mengatakan, pemerintah desa baru mengetahui adanya program revitalisasi tersebut setelah melihat spanduk kegiatan terpasang di lokasi dan material bangunan mulai masuk.
“Kami juga sama sekali tidak tahu-menahu karena tidak pernah ada penyampaian terkait pembentukan panitia pembangunan kepada kami,” ujarnya.
Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat diperlukan agar pelaksanaan kegiatan dapat diketahui bersama.
“Harusnya dalam bentuk transparansi dan koordinasi, setidaknya pemerintah desa diundang duduk bersama dalam pembentukan panitia pembangunan guna turut memberikan saran dan masukan,” lanjutnya.
Warga Berharap Bisa Ikut Mengawasi
Dengan nilai bantuan mencapai Rp765 juta, warga berharap program revitalisasi tersebut dapat memberikan manfaat bagi peserta didik sekaligus dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat juga berharap dapat dilibatkan dalam pengawasan pembangunan yang berlangsung di lingkungan mereka.
Namun, warga mengaku khawatir pengawasan masyarakat akan sulit dilakukan apabila sejak awal tidak ada pelibatan tokoh masyarakat maupun pemerintah desa dalam proses pembentukan panitia pembangunan.
Kepala Desa Bontomatene Syahiruddin mengatakan, pihaknya belum dapat memberikan banyak penjelasan mengenai proses pembentukan P2SP karena tidak menerima informasi mengenai tahapan tersebut.
“Menanggapi sorotan dan pertanyaan masyarakat sekitar, kami sebagai pemerintah desa hanya bisa menyampaikan bahwa kami juga sama sekali tidak tahu-menahu soal hal tersebut karena tidak ada pemberitahuan yang masuk ke kantor desa,” katanya.
Warga berharap pihak terkait memberikan penjelasan mengenai proses pembentukan P2SP dan pelaksanaan program revitalisasi tersebut, termasuk informasi mengenai jadwal pekerjaan.
Mereka juga berharap pembangunan TK Negeri PAUD Kusuma Bangsa dapat berjalan sesuai ketentuan serta memberikan fasilitas pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat.
Hingga berita ini ditayangkan Kepala Dinas Pendidikan Bulukumba dan Kepala Inspektorat Bulukumba yang dikompirmasi melalui pesan WhatsApp, Kamis (10/09) belum memberikan tanggapan, redaksi juga tetap membuka ruang klarifikasi dari kepala sekolah dan pihak pihak terkait.
