BERITASIBER.COM | LAMONGAN – Upaya memperkuat ketahanan ekonomi desa kembali dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi Manajemen Risiko Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) bagi pengelola Koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se-Kabupaten Lamongan.
Kegiatan yang berlangsung 15 Juli 2025 dengan menghadirkan narasumber ahli, salah satunya Dr. Titin, S.E., M.M., ini menjadi momentum penting untuk mempertegas bahwa pengelolaan keuangan yang modern, profesional, dan berbasis mitigasi risiko merupakan tameng utama bagi keberlanjutan ekonomi berbasis kerakyatan.
Acara yang berlangsung dengan antusias ini diikuti oleh puluhan pengurus Koperasi dan BUMDes dari berbagai kecamatan di Lamongan. Mereka datang dengan beragam latar belakang permasalahan yang kerap ditemui dalam pengelolaan keuangan lembaga ekonomi desa, mulai dari pencatatan manual yang rentan salah, lemahnya sistem pelaporan, hingga minimnya pemahaman mengenai risiko keuangan yang bisa menggerus aset lembaga.
Situasi ini sejalan dengan fakta di lapangan, bahwa sebagian besar lembaga ekonomi desa masih beroperasi berdasarkan kebiasaan, bukan sistem, sehingga rentan menghadapi risiko yang tidak teridentifikasi dengan baik.
Dalam sambutannya, salah satu peserta yang juga pemerhati pengelolaan keuangan desa, Ahmad Farhan, menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai upaya pencegahan dini terhadap berbagai permasalahan yang sering muncul.
“Koperasi dan BUMDes adalah ujung tombak ekonomi kerakyatan. Namun, kami sering menemui kendala yang berulang, seperti catatan keuangan yang tidak rapi, minimnya pemisahan tugas, hingga kerugian karena ketidaksiapan menghadapi risiko. Sosialisasi ini adalah langkah preventif. Kami ingin membangun awareness bahwa pengelolaan yang profesional dengan sistem pengendalian yang baik adalah imunitas terbaik untuk menghadapi ketidakpastian dan mencegah potensi penyimpangan,” paparnya.
Pernyataan tersebut mendapat banyak dukungan dari peserta lain, yang mengaku bahwa selama ini pengelolaan risiko hanya dianggap sebagai hal teknis kecil, padahal sangat mempengaruhi keberlanjutan lembaga.
Melalui sosialisasi ini, para peserta tidak hanya mendapat pemahaman baru, tetapi juga kesadaran bahwa pengelolaan risiko adalah bagian integral dari tata kelola kelembagaan yang sehat.
Materi inti sosialisasi dibawakan oleh dua narasumber kompeten. Narasumber pertama, perwakilan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur, menyampaikan secara mendalam mengenai prinsip-prinsip Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang efektif dan terukur. Penjelasannya mencakup lima komponen dasar SPI, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan berkelanjutan.
Narasumber menekankan bahwa banyak kasus penyimpangan keuangan di Koperasi dan BUMDes terjadi bukan karena niat buruk, tetapi karena lemahnya struktur pengendalian, seperti tidak adanya pemisahan tugas antara pihak yang mencatat, memegang uang, dan menyetujui transaksi. Minimnya proses rekonsiliasi dan lemahnya dokumentasi juga disebut sebagai sumber masalah klasik yang dapat menyebabkan potensi kerugian atau manipulasi.
