SURABAYA, BeritaSiber.com— Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu terus diperkuat dari sisi keamanan pangan seiring dengan semakin luasnya cakupan penerima manfaat. Pengendalian waktu penyimpanan makanan, ketepatan proses distribusi, serta keterbukaan informasi menjadi sejumlah aspek yang dinilai penting untuk mencegah terulangnya persoalan kesehatan di lapangan.
Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama, M.E.I., mengatakan keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya kebutuhan gizi penerima manfaat. Menurutnya, kualitas makanan yang diberikan juga harus dipastikan aman sejak bahan baku diterima hingga makanan dikonsumsi.
Senator yang akrab disapa Ning Lia itu menilai program MBG memiliki tujuan strategis dalam mendukung peningkatan kualitas gizi generasi muda. Karena itu, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya perlu ditempatkan sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat sistem, bukan menjadi alasan untuk mengurangi pentingnya program tersebut.
“Program MBG ini sangat bagus, tetapi pelaksanaannya di lapangan harus terus dimaksimalkan dan diperbaiki,” ujar Ning Lia, Kamis (3/9).
Salah satu aspek yang menjadi perhatiannya adalah pengendalian holding time, yakni rentang waktu makanan sejak selesai diproduksi hingga diterima dan dikonsumsi oleh penerima manfaat.
Dalam penyelenggaraan makanan dalam jumlah besar, menurut Ning Lia, pengelolaan waktu tersebut harus berjalan beriringan dengan pengendalian suhu, kebersihan peralatan, kualitas bahan baku, pengemasan, serta sistem distribusi. Kelalaian pada salah satu tahapan dapat berpengaruh terhadap mutu dan keamanan pangan.
“Ketika kita berbicara tentang waktu makanan disiapkan hingga dikonsumsi, harus ada keterbukaan informasi dan pemahaman yang baik dari seluruh pihak,” katanya.
Ning Lia juga menyoroti pentingnya pemahaman mengenai pola munculnya gejala setelah seseorang mengonsumsi makanan. Ia menjelaskan, keluhan kesehatan yang diduga berkaitan dengan makanan tidak selalu muncul dalam waktu yang sama pada setiap orang.
Makanan yang dikonsumsi pada siang hari, misalnya, dapat diikuti munculnya keluhan beberapa jam kemudian, pada malam hari, atau bahkan keesokan harinya. Perbedaan waktu tersebut perlu diperhatikan dalam proses pendataan dan penelusuran ketika terdapat laporan gangguan kesehatan pada penerima manfaat.
“Keracunan makanan memang tidak selalu langsung dirasakan. Ada yang makan siang lalu sakit pada sore hari, ada yang merasakan gejala saat magrib, malam hari, bahkan ada pula yang baru mengalaminya keesokan pagi,” ujarnya.
Atas dasar itu, ia mendorong adanya pencatatan dan keterbukaan informasi yang lebih baik terkait seluruh rantai penyelenggaraan makanan. Data mengenai waktu pengolahan, pengemasan, keberangkatan distribusi, makanan diterima, hingga waktu konsumsi dinilai dapat membantu proses investigasi apabila muncul laporan kesehatan.
Menurut Ning Lia, ketersediaan data yang lengkap juga dapat memudahkan petugas kesehatan dan pihak terkait dalam melakukan penelusuran sumber persoalan. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya didasarkan pada dugaan, tetapi dapat menggunakan informasi yang lebih terukur.
Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi pangan untuk memperkuat sistem pengendalian makanan selama berada dalam masa tunggu sebelum didistribusikan dan dikonsumsi.
