Ironisnya, slip gaji tersebut tidak diberikan kepada pekerja.
“Kami hanya disuruh tanda tangan, nominalnya biasanya ditutup,” kata RS
Menanggapi hal tersebut, Syahrul mendesak adanya audit menyeluruh terhadap operasional dapur. Ia bahkan menilai perlu ada langkah tegas berupa penutupan sementara jika ditemukan pelanggaran.
“Jika ada dugaan penyimpangan dalam proses PHK, maka dapur ini seharusnya ditutup sementara sampai semuanya jelas,” tegasnya.
Para mantan pekerja juga mendesak pembayaran upah lembur yang disebut tidak pernah diberikan selama bekerja.
Di sisi lain, Koordinator BGN wilayah Bulukumba, Wahyu Saputra, membantah adanya pelanggaran serius. Ia mengaku telah melakukan pengecekan langsung di lapangan.
“Kami tidak menemukan temuan signifikan terkait jam kerja. Perbedaan yang ada merupakan hasil kesepakatan antara mitra, SPPG, dan relawan,” ujarnya melalui pesan WhatsApp, beberapa hari yang lalu pada Senin (27/4/2026).
Terkait dugaan penyelewengan upah, Wahyu juga menyatakan tidak ditemukan bukti.
“Tidak ada satu pun bukti penyelewengan, baik dari jumlah yang diterima maupun yang ditandatangani,” katanya.
Menunggu Klarifikasi Resmi
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak pengelola dapur MBG Gantarang Polewali 01 terkait tudingan tersebut.
Polemik ini mencerminkan rentannya relasi kerja di sektor informal, khususnya bagi pekerja perempuan. Di tengah tingginya tuntutan produksi, suara pekerja dinilai kerap terabaikan.
Publik kini menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah dan pihak berwenang dalam pengawasan dapur MBG.
