BERITASIBER.COM | TUBAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tuban mengunjungi kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A PMD) setempat pada hari Senin (20/10/2024).
Selain pengawasan di kantor Dinsos P3A PMD, Bawaslu Tuban juga mengunjungi gudang penyedia beras untuk Bantuan Sosial (Bansos) yang ditujukan bagi Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) tahun 2024.
Kegiatan ini berlangsung di wilayah Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Bawaslu Tuban untuk menyelidiki dugaan politisasi bantuan sosial dalam rangka kepentingan Pilkada Serentak 2024, dengan mencantumkan frasa ‘Mbangun Deso Noto Kutho’ pada kemasan bantuan tersebut. Hal ini merupakan upaya untuk memastikan integritas proses pemilihan yang akan datang.
“Kedatangan Bawaslu ditujukan untuk merespons berita viral mengenai distribusi Bansos yang telah tersebar di sejumlah kecamatan,” jelas Mochamad Sudarsono, Komisioner Bawaslu Tuban yang juga menjabat sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi.
Lebih lanjut, pada kesempatan tersebut, Bawaslu Tuban juga meminta dokumen-dokumen dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A PMD) Tuban, terkait pendistribusian bantuan sosial BPNTD tahun 2024.
Permintaan ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses distribusi bantuan.
“Kami telah menerima dokumen tersebut. Sungguh, desain kemasan beras bansos ini sejak tahun-tahun lalu memang tetap konsisten seperti itu,” ujar pria yang akrab disapa Nonok.
Selanjutnya, kata Nonok Bawaslu Tuban akan melakukan kajian mendalam mengenai isu ini. Terkait dengan langkah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A PMD) yang telah menghapus tulisan ‘Mbangun Deso Noto Kutho’ pada kemasan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan dukungan yang penuh.
Inisiatif ini diharapkan dapat menjaga netralitas dan integritas dalam penyampaian bantuan kepada masyarakat.
