Sementara itu, Makmur Damanik menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai berdampak besar terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Ia mengungkapkan telah berupaya mengonfirmasi hal tersebut ke Dinas Pendapatan Provinsi di Medan, namun belum memperoleh tanggapan resmi. Ia juga menyampaikan perkembangan program MBG di Simalungun yang telah berjalan di 35 titik dan dinilai cukup maksimal.
Sorotan lainnya datang dari Pak Mawari terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei. Ia meminta agar tenaga kerja lokal Simalungun mendapat prioritas dalam perekrutan di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua DPRD Simalungun, Sugiarto SE, menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi sangat mempengaruhi pembangunan di Sumatera Utara. Ia menyebut total efisiensi anggaran mencapai Rp417 miliar. Meski demikian, pihaknya akan mengupayakan pemulihan melalui pembahasan di Panitia Khusus (Pansus).
Timbul Jaya Sibarani menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat di tingkat provinsi. Terkait ketenagakerjaan di KEK Sei Mangkei, ia menjelaskan bahwa kewenangan berada di pemerintah pusat, namun pihaknya akan terus menyuarakan kepentingan masyarakat Simalungun.
“Kami akan membawa seluruh masukan ini ke DPRD Provinsi Sumatera Utara agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan. Aspirasi masyarakat adalah prioritas kami,” tegas Timbul.
Melalui kegiatan reses ini, diharapkan terjalin sinergi yang kuat antara wakil rakyat dan masyarakat guna mendorong pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan di Kabupaten Simalungun. (Yuni)
