Pemberdayaan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian dari arah kebijakan RAPBD 2027. Program UMKM Naik Kelas terus didorong melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, perluasan akses pembiayaan, kemudahan perizinan, dan pengembangan pasar. Selain itu, dukungan terhadap petani diperkuat melalui penyediaan sarana produksi, akses pembiayaan, serta pemasaran hasil pertanian.
Pada bidang pendidikan, Pemkab Lamongan mengandalkan program Pendidikan Terintegrasi dan Gratis (Perintis) untuk memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat kurang sejahtera dan peserta didik berprestasi. Program beasiswa ini mencakup jenjang pendidikan SD hingga S2, termasuk bagi penghafal Al-Qur’an. Melalui program tersebut, keterbatasan ekonomi diharapkan tidak lagi menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Pemerintah daerah juga memperkuat upaya penanganan anak tidak sekolah melalui Gerakan Aksi Bersama Integrasi Penuntasan Anak Tidak Sekolah (Aksi Biru). Program ini dilaksanakan melalui pendampingan dan kolaborasi lintas pihak untuk mengembalikan anak-anak ke jalur pendidikan, baik mereka yang putus sekolah, telah menyelesaikan pendidikan tetapi tidak melanjutkan, maupun yang belum pernah mengenyam pendidikan formal.
Sementara itu, program Lamongan Sehat diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar, memperkuat kesehatan ibu dan anak, serta mempercepat penurunan angka stunting. Pembaruan data penerima bantuan sosial juga terus dilakukan agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan diwujudkan melalui pengendalian pencemaran lingkungan, pemulihan lahan, penambahan ruang terbuka hijau, serta penataan kawasan permukiman sesuai tata ruang dengan mempertimbangkan mitigasi bencana. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas lingkungan sekaligus meningkatkan kenyamanan hidup masyarakat.
Pak Yes menegaskan, penyempurnaan RAPBD 2027 akan tetap berpedoman pada visi Kejayaan Lamongan yang berkelanjutan melalui pelaksanaan 15 program prioritas. Kebijakan pembangunan daerah juga diselaraskan dengan Asta Cita sebagai agenda pembangunan nasional.
Dengan arah kebijakan tersebut, Pemkab Lamongan berharap APBD 2027 tidak sekadar menjadi instrumen pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga menjadi penggerak pembangunan yang inklusif, merata, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
