“Pembersihan nama di SLIK tidak akan menyelesaikan akar masalah sektor perumahan. Kita harus tahu dulu siapa yang membuat data keliru ini,” katanya menegaskan.
Kementerian Keuangan kini tengah menyiapkan penyelidikan mendalam untuk menelusuri asal-usul data palsu tersebut. Purbaya juga meminta BP Tapera dan pengembang meninjau kembali strategi mereka dalam menyalurkan KPR subsidi agar lebih efisien dan tepat sasaran.
Data dari Bank BTN juga menunjukkan bahwa tunggakan kecil bukanlah penyebab utama pengajuan KPR ditolak. Masalah KPR MBR jauh lebih kompleks, melibatkan ketidaksesuaian data penerima, proyek konstruksi, serta mekanisme penyaluran subsidi.
Purbaya menegaskan bahwa sektor perumahan harus segera bergerak cepat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Saya ingin sisa Oktober, November, Desember ini digunakan untuk mempercepat penjualan rumah baru dan pembangunan proyek perumahan,” ujarnya.
Menkeu juga memberi ultimatum keras kepada BP Tapera dan pengembang agar memperbaiki sistem data dan mempercepat realisasi proyek. “Kita perlu ekonomi tumbuh lebih cepat dari kondisi sekarang. Sektor perumahan harus menjadi penggeraknya,” tambahnya.
Publik kini menanti langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa dalam menuntaskan skandal data KPR MBR ini. Pemerintah diharapkan segera memulihkan kredibilitas BP Tapera dan memastikan program perumahan rakyat berjalan transparan dan tepat sasaran.
