BERITASIBER.COM – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan besar-besaran terhadap struktur Kabinet Merah Putih. Pada Senin, 27 April 2026, Presiden resmi melantik enam pejabat baru untuk mengisi posisi krusial dalam pemerintahan.
Reshuffle ini menjadi yang keenam kalinya dilakukan sejak Prabowo memulai masa jabatannya, menegaskan pola kepemimpinannya yang dinamis dan evaluatif.
Langkah ini dinilai sebagai upaya konsolidasi untuk memastikan mesin birokrasi pemerintah tetap berjalan stabil. Dalam pandangan Istana, perombakan kabinet bukan lagi sekadar langkah politis, melainkan kebutuhan manajerial untuk menjaga ritme kerja agar tetap sinkron dengan target-target prioritas nasional.
Pelantikan hari ini mencakup sektor-sektor strategis, mulai dari pengawasan lingkungan, pangan, hingga manajemen komunikasi pemerintah.
Berikut adalah daftar lengkap pejabat yang baru dilantik:
- Menteri Lingkungan Hidup: Jumhur Hidayat
- Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan: Hanif Faisol
- Kepala Kantor Staf Presiden: Dudung Abdurachman
- Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Muhammad Qodari
- Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi: Hasan Nasbi
- Kepala Badan Karantina Nasional: Abdul Kadir Karding
Keputusan Presiden Prabowo untuk kembali melakukan “bongkar pasang” kabinet menunjukkan bahwa tidak ada posisi yang bersifat permanen dalam pemerintahannya. Presiden terlihat sangat menjaga tempo politik dan arah kerja kabinet agar tidak kehilangan momentum.
Sejak tahun 2025, Presiden Prabowo telah menunjukkan ritme evaluasi yang sangat konsisten. Berdasarkan catatan, berikut adalah rekam jejak perombakan kabinet selama hampir dua tahun pemerintahan:
19 Februari 2025: Fokus pada sektor pendidikan dan teknologi, dengan penggantian Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dari Satryo Soemantri Brodjonegoro kepada Brian Yuliarto.
8 September 2025: Perombakan besar di sektor ekonomi, termasuk penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, serta pergeseran di Kementerian Koperasi dan Kementerian P2MI.
