BERITASIBER.COM – Pemerintah mulai memperkuat langkah antisipatif menghadapi perkembangan teknologi Post-Quantum Computing (PQC) atau komputasi pasca-kuantum yang diperkirakan akan membawa perubahan besar terhadap sistem keamanan digital di masa depan.
Melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), berbagai kementerian, lembaga, kalangan akademisi, pemerintah daerah, hingga pelaku industri diajak menyusun langkah bersama guna memperkuat ketahanan siber nasional.
Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Urgensi Penyusunan Kebijakan Menghadapi Post-Quantum Computing yang menjadi forum untuk menyamakan persepsi mengenai tantangan teknologi kuantum sekaligus merumuskan strategi nasional dalam menghadapi perubahan lanskap keamanan informasi.
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko D. Indarto, mengatakan bahwa perkembangan teknologi komputasi kuantum tidak hanya membawa peluang besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan industri digital, tetapi juga menghadirkan tantangan serius terhadap sistem keamanan informasi yang selama ini digunakan di berbagai sektor strategis.
Menurut Eko, berbagai sistem kriptografi konvensional yang saat ini menjadi fondasi perlindungan data nasional berpotensi mengalami penurunan tingkat keamanan ketika teknologi komputasi kuantum berkembang secara lebih matang.
“Kesiapan menghadapi era Post-Quantum Computing harus dimulai dari sekarang melalui penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor,” ujar Eko dalam forum tersebut.
Ia menjelaskan, ancaman yang perlu diantisipasi bukan hanya kemampuan komputer kuantum dalam memecahkan algoritma kriptografi saat ini, tetapi juga munculnya strategi serangan yang dikenal sebagai harvest now, decrypt later. Dalam skenario tersebut, pelaku dapat mengumpulkan data terenkripsi sejak sekarang untuk kemudian membukanya ketika teknologi komputasi kuantum telah mampu memecahkan sistem pengamanan yang ada.
Karena itu, pemerintah menilai proses migrasi menuju teknologi kriptografi yang tahan terhadap serangan komputer kuantum tidak dapat dilakukan secara mendadak. Dibutuhkan perencanaan yang matang, koordinasi lintas sektor, serta kesiapan seluruh pemangku kepentingan agar proses transisi berjalan secara bertahap dan efektif.
Dalam rapat koordinasi tersebut, salah satu pembahasan utama adalah perkembangan pembentukan Gugus Tugas Nasional Migrasi Kriptografi Tahan Kuantum yang tengah dipersiapkan pemerintah bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
