Menurut Lydia, sosialisasi yang dilaksanakan melalui Kantor OJK Provinsi Jawa Timur tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai layanan keuangan yang aman dan berada dalam pengawasan otoritas.

“Kita ingin mengedukasi masyarakat supaya paham bahayanya judol dan pinjol ilegal. Masyarakat juga harus tahu bahwa yang legal itu adalah pindar, yang berizin dan diawasi OJK,” jelas Lydia.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Ia menerangkan bahwa pinjaman daring atau pindar yang legal merupakan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang telah memperoleh izin dan berada di bawah pengawasan OJK.

Karena itu, masyarakat diminta tidak tergiur kemudahan pencairan dana tanpa terlebih dahulu memastikan legalitas perusahaan penyedia layanan.

Lydia juga mengingatkan bahwa masyarakat masih memiliki sejumlah pilihan pembiayaan resmi untuk memenuhi kebutuhan produktif, termasuk pengembangan usaha melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun fasilitas kredit perbankan.

Dengan memanfaatkan lembaga keuangan resmi, masyarakat diharapkan dapat memperoleh akses pembiayaan yang lebih aman dan sesuai dengan kemampuan finansialnya.

OJK pun mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan pengecekan terhadap status perizinan penyelenggara pinjaman daring sebelum mengajukan pembiayaan.

Informasi mengenai legalitas layanan keuangan dapat diperoleh melalui Kontak OJK 157.

Melalui kolaborasi antara DPR RI dan OJK tersebut, literasi keuangan masyarakat diharapkan semakin meningkat sehingga risiko terjerat judi online, pinjaman ilegal, dan persoalan kredit bermasalah dapat diminimalkan.

Artikel Rekomendasi
Halaman:
1 2