Kapolres Lamongan juga menyoroti kecenderungan provokasi yang kian marak di media sosial menjelang momen 1 Suro.
Ia mengingatkan pentingnya peran para pengurus cabang dalam mengendalikan anggotanya dan menangkal informasi-informasi yang dapat memicu konflik.
“Provokasi di media sosial kian liar. Kami harap pengurus mampu membentengi anggotanya dengan pemahaman nilai sejati PSHT. Jangan sampai ajaran luhur yang diajarkan oleh para sesepuh justru ternoda karena ulah oknum yang tak bertanggung jawab,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Kapolres Lamongan juga menginformasikan bahwa dirinya telah menjalin komunikasi langsung dengan Ketua Umum PSHT, Bapak Murdjoko, terkait gagasan pengesahan warga baru secara terkoordinasi di tiga wilayah, sebagai model pelaksanaan baru yang lebih sistematis dan terkendali.
“Pelaksanaan pengesahan tahun ini dapat menjadi role model ke depan. Kalau kita bisa mengelola dengan baik, maka kegiatan seperti ini tidak akan menjadi ancaman kamtibmas, justru akan menjadi kebanggaan,” harapannya.
Dari hasil koordinasi, disepakati bahwa teknis pelaksanaan pengesahan akan dirumuskan oleh masing-masing Ketua Cabang PSHT sesuai kondisi wilayah masing-masing, namun tetap mengacu pada ketentuan organisasi dan memperhatikan masukan dari pihak kepolisian.
Menutup rapat, dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara tiga Ketua Cabang PSHT dan Kapolres dari tiga wilayah sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran seluruh rangkaian kegiatan pengesahan.
“Ini adalah komitmen bersama. Jangan sampai ada warga yang menjadi korban karena ulah segelintir oknum. Kita ingin pengesahan PSHT tahun ini berjalan dengan damai, bermartabat, dan penuh nilai persaudaraan,” tegas Kapolres Lamongan menutup arahannya.(Bs)
