Dalam PMK tersebut itu ada empat sasaran penerima, sedangkan yang belum masuk di perbup tersebut adalah buruh pabrik rokok yang terkena PHK dan anggota masyarakat lainnya yang di tetapkan oleh pemerintah daerah.
“Seharusnya kedua kategori tersebut juga harus masuk, karena apabila dinas sosial kekurangan data penerima buruh rokok dan buruh tani tembakau, maka kategori yang belum masuk tersebut, bisa untuk di data sebagai penerima BLT DBH CHT,” kata Anshori.
Namun demikian untuk sasaran penerima kategori anggota masyarakat lainnya yang di tetapkan oleh pemerintah daerah syaratnya juga harus di detailkan juga, biar tepat sasaran. Misalnya di peruntukkan untuk kelompok masyarakat rentan seperti disabilitas, lanjut usia dan keluarga miskin.
“Kedua kami meminta evaluasi pada Dinsos, terkait pendataan penerima BLT DBHCHT, kami melihat mekanisme di beberapa tempat ada yang tidak sesuai perbup, sehingga pendataan ini menghasilkan data yang kurang tepat sasaran,” ujar Anshori politisi asal kecamatan Turi.
Untuk pendataan ke depan, Anshori berharap perihal kategori buruh rokok di serahkan ke dinas tenaga kerja dan untuk buruh tani tembakau pendataannya di serahkan ke dinas ketahanan pangan dan pertanian, karena dua dinas tersebut yang punya kompetensi dan otoritas terkait buruh rokok dan buruh tani tembakau.
“Akibat mekanisme pendataan penerima BLT DBHCHT di beberapa tempat yang tidak sesuai perbup tersebut mengakibatkan kurang tepat sasaran. Contohnya dari data dinas ketahanan pangan dan pertanian, di kecamatan di sugio penghasil tembakau ada 3 desa, tapi yang mendapatkan BLT cuma 1 desa, tapi disisi lain ada 16 desa di Sugio yang yang bukan penghasil tembakau, tapi mendapatkan BLT DBHCHT, seharusnya BLT DBHCHT di berikan kepada desa penghasil tembakau,” ujar Gus Anshori Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Lamongan.
Persoalan yang ketiga perihal carut marutnya BLT DBHCHT, menurutnya karena lemahnya pengawasan dari inspektorat, untuk itu pihaknya meminta inspektorat turun ke lapangan, guna melakukan pengawasan mulai dari proses pendataan penerima BLT DBHCHT hingga penyaluran yang banyak masalah
Selain itu, Anshori politisi yang di kenal cukup merakyat ini berharap dengan tiga hal tersebut, pelaksanaan program BLT DBHCHT di Lamongan ke depan bisa dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran.
“Karena program BLT DBHCHT cukup bermanfaat bagi masyarakat yang menerimanya, untuk itu segera dilakukan evaluasi secara keseluruhan sehingga kedepan bisa lebih baik dan tepat sasaran,” tegas Anshori politisi dari Partai Gerindra.
