Selain kebutuhan untuk kegiatan survei, tambahan anggaran yang diajukan BPS juga akan dialokasikan untuk memperbaiki sejumlah kantor BPS di daerah yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Amalia mengungkapkan, terdapat sejumlah kantor BPS yang kondisinya sudah mengalami kerusakan parah. Kondisi tersebut membuat fasilitas kantor tidak lagi layak digunakan sebagai tempat bekerja para pegawai BPS di daerah.
“Saat ini banyak kantor-kantor BPS yang sudah rusak parah dan harus kami lakukan perbaikan karena bencana,” ujar Amalia.
Menurut dia, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus karena kantor BPS di daerah memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan statistik nasional.
Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk menunjang aktivitas pegawai maupun proses penyelenggaraan kegiatan statistik, mulai dari pengumpulan hingga pengolahan dan penyajian data.
BPS menilai pagu anggaran sebesar Rp6,48 triliun yang tercantum dalam Nota Keuangan belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan kegiatan pada 2027.
“Alokasi pagu anggaran 2027 dalam Nota Keuangan belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan anggaran yang harus kami peroleh supaya kami bisa berjalan secara optimal,” terang Amalia.
Karena itu, pengajuan tambahan Rp1,473 triliun menjadi bagian dari upaya BPS memastikan agenda statistik pada 2027 dapat terlaksana sesuai target.
Jika usulan tersebut mendapat persetujuan, total pagu BPS akan meningkat dari Rp6,48 triliun menjadi sekitar Rp7,9 triliun. Anggaran tambahan itu tidak hanya diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan survei, tetapi juga mendukung kesiapan infrastruktur BPS di berbagai daerah.
Bagi BPS, pemutakhiran data dan dukungan sarana prasarana merupakan dua aspek yang saling berkaitan. Data statistik yang berkualitas membutuhkan proses pengumpulan dan pengolahan yang baik, sementara pelaksanaan kegiatan tersebut juga ditopang oleh kesiapan sumber daya dan fasilitas di lapangan.
Usulan anggaran tersebut kini menjadi bagian dari pembahasan antara BPS dan Komisi X DPR RI. BPS berharap kebutuhan tambahan anggaran dapat dipertimbangkan sehingga berbagai agenda statistik nasional pada 2027 dapat berjalan secara optimal.
