Dengan penurunan kemampuan pembangkit tersebut, pasokan listrik yang tersedia menjadi lebih rendah dibandingkan kapasitas yang dibutuhkan.
Bahlil mengakui kondisi seperti itu juga membutuhkan antisipasi lebih baik dari PLN. Perencanaan sistem kelistrikan dinilai penting agar penurunan kemampuan satu jenis pembangkit dapat diantisipasi melalui sumber pasokan lainnya.
“Ini memang kesalahan kita juga. Antisipasi dari PLN ini harus kita lakukan secara bersama-sama,” tegasnya.
Persoalan pasokan batu bara untuk pembangkit sebelumnya memang sempat menjadi perhatian pemerintah dan DPR. Pada Juli 2026, PLN menyatakan mempercepat pengadaan batu bara, terutama batu bara dengan kalori menengah atau medium rank coal, sekaligus mempercepat kontrak dengan pemasok yang memperoleh penugasan pemerintah.
Bahlil sebelumnya juga menyatakan pemerintah telah membentuk tim khusus pengadaan batu bara untuk PLN. Pada saat itu, komitmen pasokan untuk pembangkit PLN disebut telah mencapai sekitar 170 juta ton sesuai kebutuhan yang diperlukan.
Di sisi lain, RKAB menjadi salah satu instrumen penting dalam tata kelola pertambangan karena menjadi dasar rencana produksi perusahaan tambang. Pemerintah pada 2026 juga melakukan penataan kuota produksi batu bara untuk menyesuaikan tingkat produksi dengan kebutuhan domestik maupun kondisi pasar.
Dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengadaan batu bara PLN, pemerintah ingin memastikan kebutuhan energi primer pembangkit tidak terganggu akibat persoalan pasokan maupun administrasi.
Namun, Bahlil menekankan keandalan listrik tidak hanya bergantung pada ketersediaan batu bara. Kondisi pembangkit, sumber energi lain seperti PLTA, hingga kesiapan PLN mengantisipasi perubahan kondisi di lapangan turut menentukan kemampuan sistem dalam menjaga pasokan listrik kepada masyarakat.
Karena itu, pengamanan pasokan batu bara dan evaluasi terhadap kesiapan pembangkit menjadi bagian yang perlu dilakukan secara bersamaan agar gangguan kelistrikan di berbagai daerah dapat diminimalkan.
