BERITASIBER.COM | SUMENEP — Sejumlah proyek Bantuan Keuangan (BK) Khusus Desa di Gapurana, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, kembali menjadi sorotan publik.
Pasalnya, total anggaran sebesar Rp 2,1 miliar yang dialokasikan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sumenep pada Tahun Anggaran 2025 memunculkan banyak tanda tanya. Terlebih, pihak kecamatan dan pemerintah desa justru bungkam saat dimintai klarifikasi.
Berdasarkan data yang diterima media, terdapat lima paket kegiatan yang masuk dalam skema BK Desa Gapurana tahun 2025, Pengaspalan — melalui PUTR Sumenep, Pembangunan Drainase — melalui PUTR, Pembangunan Jalan Paving — melalui PUTR, Paving — melalui PUTR, Pengaspalan Jalan — melalui PUTR, Total: Rp 2.100.000.000.
Temuan tersebut langsung menimbulkan kegelisahan masyarakat, terutama warga Gapurana yang merasa tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan maupun mengetahui secara jelas titik-titik kegiatan.
Sejumlah aktivis mengaku terkejut karena proyek besar tersebut tidak pernah disosialisasikan.
“Kami tidak tahu lokasinya di mana. Tiba-tiba muncul kabar ada proyek miliaran. Ini kok seperti disembunyikan?” ujar Zainul.
Isu transparansi menjadi fokus utama. BK Khusus merupakan program yang menggunakan uang negara dan wajib diumumkan kepada publik, termasuk titik pekerjaan, pelaksana, volume, hingga jadwal pengerjaan.
Saat media mencoba mengonfirmasi Camat Talango, pesan dan panggilan tidak mendapatkan respons. Pertanyaan yang dikirimkan terkait lokasi detail lima proyek tersebut juga tidak dijawab hingga berita ini diturunkan.
Hal serupa terjadi saat mencoba menghubungi Kepala Desa Gapurana. Meski pesan telah dibaca, tidak ada satu pun penjelasan resmi yang disampaikan.
Sikap bungkam dua pejabat ini semakin memperkuat dugaan adanya ketidakterbukaan dalam proyek bernilai miliaran tersebut.
Padahal, menurut aturan tata kelola pemerintahan, aparatur desa dan kecamatan wajib memberikan informasi terkait penggunaan anggaran publik.
