Sikap kolektif ini menguatkan kesan bahwa suara-suara kritis kini kian terpinggirkan di ruang parlemen daerah.
“Kalau semua fraksi hanya menyerahkan naskah tanpa dibacakan, lalu siapa yang akan menjelaskan dan mempertanggungjawabkan sikap politik kita kepada rakyat?” tambahnya dengan nada getir.
Erna Sujarwati tidak menutupi kekesalannya terhadap pimpinan DPRD yang dianggap menggerus nilai-nilai keterbukaan. Ia menyebut bahwa keputusan tersebut melemahkan fungsi DPRD sebagai lembaga representatif yang seharusnya berdiri sejajar dengan eksekutif, bukan sekadar “stempel kebijakan” yang pasif dan manut.
“Bacaan Pandangan Umum itu momen penting. Dari situ kita tahu bagaimana komitmen fraksi terhadap isu-isu publik. Tapi sekarang, publik hanya disuguhi diam dan dokumen,” tuturnya.
Walkout yang dilakukan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menjadi isyarat serius bahwa demokrasi lokal Lamongan sedang tidak baik-baik saja.
Di tengah pembahasan P-APBD 2025 yang menyangkut hajat hidup orang banyak, publik justru disuguhi proses politik yang dinilai minim transparansi dan diskusi substansial.
“Jangan heran jika publik makin apatis terhadap politik. Kalau di DPRD saja pendapat sudah tidak boleh dibacakan, lalu apa bedanya dengan pemerintahan otoriter berselimut demokrasi?” ucap Erna, menutup pernyataannya.(*).
