BERITASIBER.COM | LAMONGAN – Kepemimpinan suatu daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kebijakan yang diambil tidak hanya berdampak positif dalam jangka pendek tetapi juga berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Dalam konteks Kabupaten Lamongan, tantangan ini semakin relevan di tengah berbagai dinamika politik yang sering kali menjadikan identitas agama sebagai alat legitimasi.
Padahal, era modern menuntut seorang pemimpin yang mempunyai visi yang jelas, kompeten dan kemampuan berkomunikasi dengan baik, bukan sekadar sentimen identitas semata.
Politik Identitas: Antara Harapan dan Realitas
Politik identitas, khususnya berbasis agama, sering kali menjadi senjata ampuh dalam meraih dukungan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa agama adalah salah satu unsur terkuat dalam membentuk opini publik.
Namun, pendekatan semacam ini cenderung menempatkan rasionalitas sebagai hal yang sekunder, bahkan mengabaikan kebutuhan mendasar masyarakat. Ketika politik identitas mendominasi, kebijakan yang dihasilkan sering kali tidak inklusif bahkan hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Kabupaten Lamongan membutuhkan pemimpin yang mampu melampaui narasi identitas dan menempatkan kebutuhan riil masyarakat di atas segalanya.
Pendekatan berbasis rasionalitas bukan hanya solusi untuk mengatasi polarisasi, tetapi juga jalan menuju pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
Rasionalitas Empirik sebagai Solusi
