LAMONGAN, BeritaSiber.com – Jajaran Polsek Tikung, Polres Lamongan, melakukan monitoring ketersediaan stok bahan bakar minyak (BBM) di SPBU 54.622.23 yang berada di Desa Bakalanpule, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, Jumat (13/11/2026) malam.
Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran distribusi BBM sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Kapolsek Tikung IPTU Fahrur Rozi menegaskan bahwa monitoring tersebut merupakan bagian dari langkah preventif kepolisian dalam mengawasi ketersediaan dan penyaluran BBM, khususnya jenis bersubsidi, agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan situasi di lingkungan SPBU tetap kondusif.
“Kami melaksanakan pemantauan secara berkala untuk memastikan stok BBM di wilayah Tikung tetap tersedia dan proses pendistribusiannya berjalan tertib. Hal ini penting agar masyarakat dapat memperoleh BBM dengan aman dan lancar,” ujar Kapolsek Tikung.
Kegiatan monitoring yang dimulai sekitar pukul 20.00 WIB tersebut difokuskan pada pengecekan jumlah persediaan BBM serta pemantauan aktivitas kendaraan yang melakukan pengisian di SPBU 54.622.23 Tikung.
Berdasarkan hasil pengecekan, stok BBM jenis Pertalite pada tangki pertama tercatat sebanyak 5.434 liter, sedangkan tangki kedua mencapai 17.562 liter. Dengan demikian, total persediaan Pertalite di SPBU tersebut mencapai 22.996 liter.
Sementara itu, untuk BBM jenis Pertamax tercatat tersedia sebanyak 9.968 liter, Bio Solar sebanyak 13.952 liter, dan Pertamina Dex sebanyak 1.214 liter. Secara keseluruhan, jumlah stok BBM dari berbagai jenis yang terpantau mencapai 48.130 liter.
Selain memastikan ketersediaan stok, petugas juga memantau aktivitas pengisian BBM bersubsidi, terutama jenis Bio Solar. Dari hasil monitoring di lapangan, tidak ditemukan adanya antrean kendaraan yang mengular maupun kepadatan aktivitas pengisian BBM jenis tersebut.
Kapolsek Tikung menjelaskan bahwa pemantauan distribusi BBM bersubsidi menjadi salah satu perhatian kepolisian untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan maupun gangguan ketertiban yang dapat merugikan masyarakat.
