“Atas dasar itu, kami meminta pemerintah daerah dan pihak penyelenggara untuk segera melakukan evaluasi total terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program ini. Evaluasi harus mencakup seluruh tahapan, mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi,” tegasnya.
DPL juga mengusulkan penghentian sementara program MBG selama Ramadan sebagai langkah strategis untuk melakukan pembenahan. Menurut Ali, momentum Ramadan dapat dimanfaatkan untuk merancang ulang sistem pelaksanaan agar ke depan program MBG benar-benar memberikan manfaat optimal bagi siswa.
“Penghentian sementara ini bukan untuk melemahkan program, melainkan justru untuk memperbaikinya. Dengan perbaikan menyeluruh, diharapkan setelah Ramadan kualitas menu meningkat, pengawasan lebih ketat, dan standar gizi benar-benar terpenuhi,” katanya.
Ali menegaskan bahwa program MBG sejatinya merupakan kebijakan yang sangat baik dan patut didukung. Namun, keberhasilan program sangat bergantung pada kualitas implementasinya di lapangan.
“Jika kualitas menu dan sistem pengelolaan tidak dibenahi, maka tujuan utama MBG untuk meningkatkan gizi dan konsentrasi belajar siswa tidak akan tercapai. Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar program ini berjalan sesuai harapan masyarakat,” pungkasnya.
