Di sisi lain, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyatakan dukungannya terhadap keputusan Kemendagri. Ia membuka opsi untuk melakukan kerja sama dalam pengelolaan wilayah dengan Pemerintah Aceh jika diperlukan, menunjukkan sikap kooperatif dalam menghadapi situasi yang memanas ini.
Menanggapi polemik yang berkembang, Kemendagri berencana menggelar pertemuan lanjutan pada 17 Juni 2025. Pertemuan ini akan melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, BIG, serta pemerintah daerah terkait untuk mencari solusi bersama yang dapat diterima oleh semua pihak.
Dalam perkembangan terbaru, Presiden Prabowo Subianto dilaporkan telah turun tangan dan akan mengambil keputusan akhir terkait status empat pulau tersebut dalam waktu dekat.
Keputusan ini diharapkan dapat meredakan ketegangan dan memberikan kejelasan mengenai batas wilayah yang menjadi sumber perdebatan.
Dengan situasi yang semakin memanas, masyarakat Aceh dan Sumut menantikan langkah selanjutnya dari pemerintah, berharap agar keputusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan dan menghormati perjanjian yang telah disepakati.
Polemik ini menjadi sorotan nasional, dan banyak pihak berharap agar dialog yang konstruktif dapat terjalin untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, demi menjaga stabilitas dan keharmonisan antar daerah.(*)
