“Mobilitas kami terganggu. Harus mencari SPBU yang masih ada stok itu butuh waktu dan tenaga. Ini sangat memberatkan,” keluh Wahyu.
Idawati, pelanggan lainnya, menilai bahwa kebijakan pembatasan impor BBM non subsidi harus ditinjau ulang. Ia berharap pemerintah tidak hanya fokus pada satu entitas penyedia BBM, karena hal itu bisa berdampak pada banyak tenaga kerja lokal.
“Karyawan SPBU non Pertamina itu juga masyarakat Indonesia. Harusnya dipikirkan juga nasib mereka. Jangan sampai kebijakan ini justru mematikan mata pencaharian mereka,” tegas Idawati.
Para karyawan dan pelanggan SPBU non Pertamina di Lamongan kompak meminta agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan pasokan BBM non subsidi. Mereka berharap distribusi BBM bisa merata dan adil agar tidak ada pihak yang dirugikan.(Bs).
