Ia juga menyebutkan bahwa penggunaan AI di lingkungan pemerintahan dapat membantu aparatur sipil negara (ASN) dalam pengolahan data, perencanaan program, hingga peningkatan kualitas layanan publik.
“Hal serupa juga berlaku bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang dapat memanfaatkan AI untuk pemasaran digital, analisis usaha, dan pengembangan produk,” ungkapnya.
Sherly menegaskan bahwa transformasi digital yang dilakukan pemerintah daerah tidak semata-mata berorientasi pada adopsi teknologi canggih, melainkan pada pembangunan manusia yang adaptif dan berdaya saing.
Menurutnya, tanpa SDM yang siap dan berkarakter, kemajuan teknologi justru berpotensi menimbulkan kesenjangan baru.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menyiapkan berbagai program penguatan kapasitas SDM, termasuk pelatihan berkelanjutan berbasis daring, sertifikasi AI melalui program Microsoft Elevate, serta akses gratis penggunaan Microsoft Copilot bagi ASN, guru, dan pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan.
Pada tahap awal, program pelatihan AI difokuskan kepada ASN, tenaga pendidik, dan pelaku usaha. Namun ke depan, pemerintah daerah berencana memperluas jangkauan program agar literasi AI dapat diakses oleh lebih banyak masyarakat di Maluku Utara.
Langkah ini menjadi bagian dari visi jangka panjang Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk membangun SDM unggul yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, berdaya saing di era ekonomi digital, serta menjadikan AI sebagai sarana kemajuan dan inovasi daerah.
