BERITASIBER.COM – Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Lamongan dalam meneguhkan komitmen terhadap rehabilitasi, pembinaan, serta pemberdayaan warga binaan serta pertegas Zero Halinar” (Handphone, Pungli, dan Narkoba).
Kegiatan yang digelar Senin (27/4/2026) tersebut tidak sekadar menjadi seremoni tahunan, tetapi juga ajang refleksi atas berbagai capaian dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman, produktif, dan inovatif.
Acara tersebut dihadiri langsung Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bersama jajaran Forkopimda, pejabat daerah, serta unsur terkait lainnya. Kehadiran kepala daerah itu menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap upaya pembinaan warga binaan yang selama ini dijalankan Lapas Kelas IIB Lamongan.
Dalam kesempatan itu, Bupati Yuhronur memberikan apresiasi atas berbagai penampilan dan hasil karya warga binaan, termasuk sajian tari Nasi Boran yang memukau para tamu undangan. Menurutnya, kreativitas yang ditampilkan menjadi bukti bahwa proses pembinaan di dalam lapas berjalan efektif dan mampu membangun kepercayaan diri warga binaan.
“Ini menjadi momentum untuk transformasi, khususnya kepada warga binaan. Momen di sini akan memberikan tempat untuk meningkatkan skill atau keterampilan mereka, sehingga ketika nanti kembali kepada masyarakat, mereka akan menjadi lebih baik, baik secara kesiapan fisik maupun mental,” ujar Bupati Lamongan Yuhronur Efendi.
Ia menegaskan, lembaga pemasyarakatan saat ini bukan lagi sekadar tempat menjalani hukuman, melainkan ruang pembelajaran yang membekali warga binaan dengan kemampuan baru agar siap kembali berkontribusi di tengah masyarakat.
“Lingkungan ini bukan sekadar tempat penahanan, melainkan wadah pendidikan keterampilan yang mempersiapkan warga binaan untuk berperan aktif kembali dalam kehidupan bermasyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIB Lamongan Heri Sulistyo menegaskan komitmen institusinya dalam menjaga integritas serta ketertiban melalui penerapan kebijakan zero tolerance terhadap berbagai pelanggaran. Menurutnya, capaian kinerja pemasyarakatan selama ini harus diiringi dengan pengawasan dan disiplin yang konsisten.
