Demo juga menyentil sikap DPRK yang dianggap merendahkan masyarakat dengan menyebut mereka “tolol”. Pernyataan ini memicu kemarahan demonstran yang menuntut perwakilan rakyat itu bertanggung jawab dan meminta maaf.
Di tengah aksi, Bupati Aceh Singkil hadir di lokasi untuk menemui DPRK, namun kehadirannya justru disambut sorakan dari para demonstran yang menolak melakukan audensi secara tertutup.
Dalam dialog terbuka, Bupati membantah tuduhan lambatnya pembangunan infrastruktur di daerahnya, menjelaskan proses tender sedang berlangsung dan menargetkan pembangunan dimulai pada Oktober mendatang.
Soal dana pokir, Bupati menegaskan anggaran sudah disahkan sebelum dirinya dilantik pada Februari 2025 dan bersedia melakukan pengecekan ulang atas data yang disampaikan mahasiswa.
Meski demikian, mahasiswa menolak untuk mengakhiri orasi dan melakukan audensi tertutup, dengan alasan prinsip perjuangan dan transparansi publik.
Dalam orasi perempuan dari HMI Staisar, juga disampaikan kritik terhadap pernyataan seorang Menteri yang merendahkan profesi guru, menegaskan bahwa perempuan dan guru harus dihargai derajatnya.
Aksi berlangsung tertib dan diakhiri sore hari dengan harapan agar tuntutan mereka segera ditindaklanjuti oleh DPRK dan pemerintah daerah.(Al)
