Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi dilaporkan telah mengajukan usulan tersebut kepada pimpinan DPR pada Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa usulan HMP akan diproses melalui mekanisme yang berlaku di parlemen.
Usulan tersebut berkaitan dengan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen pendidikan Gibran yang digunakan dalam proses pencalonan wakil presiden.
Di sisi lain, Gibran sebelumnya menyatakan menghormati kritik dan aspirasi masyarakat. Ia juga mengaku tidak ingin persoalan yang berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.
Perkembangan terbaru muncul pada Kamis (12/11/2026). Reuters melaporkan bahwa Gibran telah menyerahkan pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Dalam laporan tersebut, pengunduran diri Gibran disebut dilakukan secara sukarela dengan mempertimbangkan kepentingan pemerintahan dan bangsa.
Langkah tersebut menjadi perkembangan penting setelah sebelumnya surat pengunduran diri dilaporkan telah disampaikan kepada Presiden Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma.
Namun, pengajuan surat pengunduran diri tetap harus ditindaklanjuti melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlaku sebelum kekosongan jabatan wakil presiden ditetapkan secara resmi.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan bahwa pengunduran diri wakil presiden harus diproses melalui mekanisme konstitusional.
Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR akan meminta Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden untuk dipilih melalui sidang MPR.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat dalam waktu 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
Dengan demikian, proses pengunduran diri Gibran tidak hanya berkaitan dengan keputusan pribadi, tetapi juga menyangkut kelanjutan penyelenggaraan pemerintahan serta mekanisme pengisian jabatan wakil presiden.
Kini perhatian publik tertuju pada langkah resmi MPR dan Presiden Prabowo Subianto dalam menindaklanjuti perkembangan tersebut.
Kepastian mengenai waktu penetapan kekosongan jabatan dan tahapan pemilihan pengganti Gibran masih menunggu keputusan resmi lembaga negara yang berwenang.





