Menurutnya persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi ini menjadi masalah yang serius. Karena di wilayah lain malah terdapat surplus bahkan hingga dikembalikan ke pemerintah pusat, namun di Lamongan sampai terjadi kekurangan.
“Kenapa menjadi masalah serius, karena di Kabupaten Tulungagung mengalami surplus stok pupuk bersubsidi hingga dikembalikan ke pemerintah pusat sedangkan di Lamongan sampai kekurangan,” terangnya.
Anggota DPRD Jatim berlatar belakang advokat ini juga mengatakan, persoalan selanjutnya yang ketiga yakni perihal infrastruktur.
“Ada masyarakat yang menginginkan dibangunkan jalan, jalan pertanian, serta minta dibangunkan tugu,” jelasnya.
Lebih jauh, Anggota Komisi A DPRD Jatim ini juga menyampaikan, terkait persoalan lapangan pekerjaan hingga ketenagakerjaan yang terjadi di Lamongan dirinya akan melakukan koordinasi bersama Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan.
“Terkait permasalahan seperti disampaikan waktu reses di Desa Waru Kulon, yakni pelaksanaan hak-hak pekerja yang tidak diberikan tentunya kami akan lakukan koordinasi bersama Disnaker Kabupaten Lamongan,” ujarnya.
Andy berharap, kedepan peningkatan ekonomi masyarakat bisa lebih baik serta kesejahteraan lebih meningkat.
“Melalui pemberdayaan UMKM seperti diusulkan warga, maka kami berharap bisa meningkatkan ekonomi dan mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat Lamongan,” pungkasnya.
