Meski demikian, DPPKB tidak ingin berpuas diri karena melihat di tahun sebelumnya terjadi ketimpangan hasil dari SSGI dengan bulan timbang. Sehingga, Pemkab Lamongan terus melakukan aksi berdampak penanganan stunting baik dari ibu hamil (bumil), calon bayi, balita, pembinaan KPM (kelompok pemberdayaan masyarakat), dan peningkatan manajemen data.
“Banyak hal yang terus kita upayakan, kita lakukan penguatan edukasi kepada masyarakat terutama pada bumil maupun catin (calon pengantin), menggelorakan gemar makan ikan yang kaya akan gizi tidak harus yang mahal pakai ikan-ikan lokal apalagi potensi ikan di Lamongan ini sangat tinggi. Tidak hanya ibu maupun calon bayi, kader-kader juga terus kita bina, kita perbaiki manajemen datanya terkait dengan cakupan rumah tangga peserta jaminan kesehatan, cakupan KPM PKH yang mendapatkan FDS Gizi & kesehatan, cakupan Keluarga 1000 HPK kelompok miskin sebagai penerima BPNT, hingga lainnya,” kata drg. Fida.
Fida menambahkan, program penurunan angka stunting juga lebih di fokuskan ke 22 desa yang masuk ke dalam lokus (lokasi khusus) yang tersebar di 10 kecamatan yakni di Kecamatan Glagah, Deket, Sukodadi, Sugio, Kedungpring, Ngimbang, Babat, Pucuk, Sekaran, dan Laren. Pemfokusan tersebut, guna menanggulangi kenaikan stunting.
“Ada 22 desa yang masuk ke dalam lokus, Lokus ini untuk menspesifikan mana yang membutuhkan perhatian lebih terkait stunting. Ada beberapa faktor penentuannya, misal desa tersebut prevalensinya tinggi, atau terjadi kenaikan stunting. Datanya kita dapatkan dari data bulan timbang dinas kesehatan dan di tetapkan bersama Bappeda. Namun, bukan berarti desa lain yang punya stunting tidak di tangani, tetap ditangani bersama,” pungkasnya.
