Oleh karena itu, ia mengimbau kepada seluruh SPPG yang saat ini jumlahnya sekitar 726 itu untuk meningkatkan kapasitas memasak secara bertahap.
“Kami sekarang menyarankan kepada yang baru agar kalau memulai program itu cukup dari 100-150, kemudian kalau sudah terbiasa, sudah bisa kemudian naik ke 500, naik ke 700, naik ke 1.000 sebelum akhirnya bisa melayani sampai 3.000. Jadi kalau kita perhatikan masalah-masalah yang muncul di minggu kemarin itu adalah muncul dari SPPG yang baru beroperasi. Meskipun juga ada berita-berita yang kita konfirmasi ternyata misalnya ada yang basi tiga hari, ternyata tidak hanya sehari saja, kemudian kami evaluasi, dan sudah terjadi perbaikan-perbaikan,” jelasnya.
Dengan berbagai masalah yang ada, Dadan tetap mengklaim, selama dua bulan berjalannya program MBG berjalan dengan baik. Pihaknya, kata Dadan, akan terus melakukan perbaikan dan evaluasi serta meningkatkan pengawasan.
“Secara umum berjalan lancar, mereka yang sudah melakukan lebih dari empat minggu sudah terbiasa melakukan dan hampir tidak ada masalah. Dan kami selanjutnya sekarang meminta kepada seluruh SPPG untuk membuat sosial media, seperti IG dan Facebook agar semua yang dimasak di hari itu di upload ke media sosial, sebagai bagian dari pengawasan bersama,” jelasnya.
Ekonom CELIOS Galau D Muhammad menyayangkan pemerintah tetap menggelontorkan anggaran untuk semua anak di Indonesia dalam program MBG tersebut.
Berdasarkan laporan CELIOS sebelumnya, kata Galau, telah disebutkan adanya potensi ketidaktepatan sasaran dalam program tersebut.
“Anggaran Rp1 triliun -Rp2 triliun per bulan adalah skema awal, belum berubah. Padahal kita sudah punya kajian yang menilai adanya potensi kebocoran, potensi inefisiensi anggaran. Itu yang mungkin dari pemerintah tidak punya mitigasi dan mengeluarkan statement dan kajian yang lebih mendalam mengenai mitigasi risiko terkait dengan potensi inefisiensi itu. karena problemnya sebenarnya bukan hanya terkait dengan besaran anggaran, semakin besar anggaran ketika disalurkan ke pos-pos yang tepat kita tidak ada masalah mengenai itu,” ungkap Galau.
Ia juga menilai, pemerintah hanya mengejar kuantitas atau target terutama dari sisi jumlah penerima manfaat. Hal ini, katanya, sangat disayangkan karena pemerintah sama sekali tidak memperhatikan kualitas makanan atau gizi yang diberikan kepada anak-anak tersebut.
“Bisa jadi anggaran Rp1-2 triliun itu akan diterima oleh semua anak tetapi kualitas gizinya itu tidak diperhatikan. Kalau dulu rencananya Rp10.000 per porsi, dengan skema ini kurang lebih kita bisa membiayai sekitar 10 juta lebih penerima manfaat. Tapi kita tidak bicara lebih jauh mengenai kualitas gizi yang harusnya diperhatikan. Ada peningkatan yang dulunya mungkin Rp10 ribu diartikan cukup tapi dalam tanda kutip ada pertimbangan gizinya, tetapi kita sekarang hanya berfokus pada besaran anggarannya. Itu problemnya,” jelasnya.
Terkait berbagai insiden yang muncul dalam dua bulan penyelenggaraan program ini, Galau menilai adanya ketidaksiapan pemerintah. Bahkan ia menilai, pemerintah seperti sedang melakukan simulasi tanpa mempersiapkan skema mitigasi risiko.
“Jadi kesiapannya belum ada untuk melancarkan program ini di semua sekolah untuk semua anak. Kalau masalahnya terkait dengan kapasitas seperti makanannya, berarti seharusnya ada proses uji kelayakan terlebih dahulu, dan itu ada vendor yang tidak mampu mempersiapkan jumlah orderan sesuai dengan keinginan pemerintah. Jadi, kalau bicara mengenai ketidaksiapan harusnya di awal atau di hulu, bukan ketika sudah melaksanakan kemudian menjadi satu alasan, bahwa optimalisasi layanan tidak bisa dilakukan. Itu yang menyebabkan tata kelola kebijakan tidak dilakukan secara matang,” pungkasnya.
>>> Klik berita lainnya di Google News BeritaSiber.Com
