BERITASBER.COM | LAMONGAN — Salah satu program unggulan pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama satu tahun mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Meski digadang-gadang sebagai program strategis untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi kerakyatan, keterlibatan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dinilai masih sangat minim di lapangan.
Sejumlah pelaku UMKM sektor pangan mengaku belum merasakan dampak signifikan dari program MBG. Padahal sejak awal peluncuran, pemerintah pusat menegaskan komitmen untuk memprioritaskan penggunaan bahan pangan lokal dan produk UMKM dalam rantai pasok program tersebut.
Salah satu pelaku UMKM di bidang olahan pangan di Lamongan mengungkapkan bahwa hingga kini akses masuk ke dapur penyedia MBG masih terbatas. Banyak UMKM yang telah memenuhi standar legalitas, mulai dari sertifikasi halal, izin edar, hingga rekomendasi kesehatan, namun belum mendapat kesempatan menjadi pemasok tetap.
“Kami sudah memiliki izin BPOM, sertifikasi halal, dan berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan. Bahkan kami mengikuti saran untuk menambah kandungan kalsium agar sesuai standar gizi nasional. Namun penyerapan produk oleh SPPG tetap sangat terbatas,” ungkap Tutik Handayani, pengusaha roti dari Desa Karanglangit, Kecamatan Lamongan Kota.
Ia berharap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pengurangan ketergantungan pada produk pabrikan besar dapat benar-benar diimplementasikan hingga tingkat daerah.
“Harapan kami, kalaupun masih berlanjut adanya program MBG, para pelaku UMKM lokal setempat juga diberikan ruang kesempatan untuk bisa mensuplai dalam kebutuhan menu MBG sesuai standar yang diberikan dan kami siap menyesuaikan sesuai petunjuk yang diinginkan,” ungkapnya.
Minimnya keterlibatan UMKM lokal ini dinilai disebabkan oleh sejumlah kendala teknis di lapangan. Di antaranya adalah persoalan standar masa simpan produk (shelf-life), sistem distribusi, serta kecenderungan pengelola dapur MBG memilih produk pabrikan besar yang dinilai lebih praktis dan mudah dikontrol dari sisi logistik.
Kondisi tersebut memicu kekecewaan di kalangan pelaku usaha kecil. Banyak di antara mereka yang telah melakukan persiapan serius dengan harapan dapat terlibat dalam program berskala nasional tersebut. Namun, setelah satu tahun berjalan, harapan tersebut belum sepenuhnya terwujud.
