Ketua Gerai UMKM Lamongan, Reni Setiawati menilai, jika keterlibatan UMKM lokal terus terpinggirkan, maka tujuan ganda program MBG yakni peningkatan gizi sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat berpotensi tidak tercapai secara optimal. Padahal, UMKM pangan lokal dinilai mampu menyediakan produk segar dengan nilai gizi tinggi, sekaligus menyerap tenaga kerja di daerah.
“MBG seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Jika bahan bakunya justru didominasi produk pabrikan besar, maka manfaat ekonominya tidak akan merata,” ujar perempuan yang juga aktivis pegiat UMKM.
Selain itu, menurut Reni panggilan akrabnya menilai lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah, pengelola dapur MBG, dan pelaku UMKM juga disebut sebagai faktor penghambat.
“Belum adanya skema kemitraan yang jelas membuat UMKM kesulitan menyesuaikan kapasitas produksi dengan kebutuhan program,” ungkapnya.
Pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif memfasilitasi pertemuan antara UMKM dan pengelola MBG, sekaligus menyusun kebijakan teknis yang berpihak pada produk lokal.
“Diperlukan regulasi turunan yang jelas agar keterlibatan UMKM tidak sekadar menjadi jargon kebijakan,” tegasnya.
Memasuki tahun kedua pelaksanaan program MBG, pelaku UMKM berharap adanya evaluasi menyeluruh dan perbaikan sistem. Mereka menilai, dengan pendampingan yang tepat dan kebijakan yang berpihak, UMKM lokal mampu menjadi tulang punggung penyedia pangan bergizi sekaligus memperkuat ekonomi daerah.(Bs).
