Menurut mereka, rencana penanaman puluhan ribu pohon pengganti harus benar-benar dikawal agar tidak hanya menjadi komitmen administratif tanpa realisasi nyata di lapangan.
“Yang dibutuhkan bukan sekadar komitmen di atas kertas, tetapi kepastian pelaksanaan di lapangan. Di sinilah pentingnya pengawasan publik,” lanjutnya.
Selain menyoroti aspek lingkungan, DPP GEMAK juga meminta adanya keterbukaan terkait nilai anggaran dan penggunaan dana proyek BRT Mebidang. Sebagai proyek strategis dengan skala besar, transparansi anggaran dinilai penting guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan.
“Keterbukaan anggaran bukan hanya soal administrasi, tetapi bagian dari akuntabilitas kepada masyarakat,” tegasnya.
Polemik penebangan ribuan pohon ini dinilai menjadi ujian bagi komitmen pembangunan berkelanjutan di Kota Medan. Di tengah kebutuhan akan sistem transportasi modern dan terintegrasi, aspek kelestarian lingkungan serta tata kelola pemerintahan yang transparan dinilai tetap harus menjadi prioritas utama.
Masyarakat kini menunggu sejauh mana proyek BRT Mebidang mampu menghadirkan solusi transportasi tanpa mengabaikan keseimbangan lingkungan dan kepentingan publik.(Rizal Hsb)
