Ketiga, MHN mempertanyakan kesesuaian antara nilai anggaran dengan menu yang diterima. Ia mengaku telah melakukan perhitungan sederhana terhadap harga bahan makanan yang dibagikan selama tiga hari terakhir. Hasilnya, ia menilai terdapat ketidakseimbangan antara anggaran yang diinformasikan dengan kualitas dan kuantitas menu yang disajikan.
“Kalau dihitung secara kasar, sangat tidak sebanding. Ini yang membuat kami merasa perlu ada evaluasi serius,” tegasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dapur penyedia makanan MBG untuk sejumlah sekolah di Pamekasan berada di wilayah Lenteng, Kecamatan Proppo, dan disebut dikelola oleh pihak bernama Ali. Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan atas keluhan yang disampaikan.
Sejumlah guru dan wali murid berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk melakukan pengawasan serta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Mereka menilai, transparansi pengelolaan anggaran dan kualitas menu sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program strategis nasional tersebut.
Program MBG sendiri merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan status gizi anak-anak sekolah, menekan angka stunting, serta mendukung kualitas sumber daya manusia sejak dini. Karena itu, implementasinya di daerah diharapkan berjalan optimal, tepat sasaran, dan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan diharapkan segera memberikan klarifikasi serta langkah konkret guna memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi para siswa.
