Kantor Ayatollah Ali Khamenei menegaskan bahwa penetapan awal bulan Hijriah harus didasarkan pada konfirmasi rukyat lokal, bukan hanya perhitungan astronomis global. Meski teknologi observasi terus berkembang, Iran tetap menempatkan verifikasi lapangan sebagai syarat utama dalam menentukan masuknya Ramadan.
Situasi serupa juga terjadi di Indonesia. Indonesia menghadapi perbedaan antara organisasi keagamaan dan pemerintah. Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan pada Rabu, 18 Februari 2026, berdasarkan metode hisab dengan pendekatan Kalender Hijriah Global Terpadu (KHGT). Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama memutuskan awal puasa jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, setelah sidang isbat digelar dengan mempertimbangkan laporan rukyatul hilal dari berbagai daerah.
Perbedaan ini bukan fenomena baru dalam kalender Islam global. Secara umum, terdapat dua pendekatan utama dalam penentuan awal bulan Hijriah, yakni rukyat dan hisab. Selain itu, perbedaan standar visibilitas hilal, faktor geografis, kondisi atmosfer, hingga otoritas keagamaan di tiap negara turut memengaruhi hasil penetapan.
Para pakar astronomi menilai, selama belum terdapat kesepakatan global tentang kriteria tunggal visibilitas hilal, perbedaan awal Ramadan akan terus terjadi. Kendati demikian, substansi ibadah tetap sama, yakni menjalankan puasa selama 29 atau 30 hari sesuai keputusan masing-masing wilayah.
Di tengah dinamika ini, semangat toleransi dan saling menghormati menjadi kunci menjaga harmoni umat Islam lintas negara. Perbedaan hari memulai puasa tidak seharusnya mengurangi kekhusyukan beribadah maupun semangat persaudaraan global, terutama di bulan suci Ramadan yang sarat nilai spiritual dan kemanusiaan.
