“Kami mengedepankan pembinaan, namun jika ditemukan pelanggaran serius yang membahayakan anak, kami tidak akan ragu mengambil tindakan tegas. Ini demi memastikan keamanan dan masa depan anak-anak kita,” tegasnya.
Kebijakan ini mendapat respons positif dari para pengelola lembaga pendidikan anak usia dini. Salah satunya disampaikan oleh Tri Nuryantini, pengelola PAUD Golden School, yang menilai pengawasan pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengasuhan.
Menurutnya, maraknya kasus kekerasan anak yang viral di media telah memicu kecemasan di kalangan orang tua. Mereka kini menjadi lebih selektif dan kritis dalam memilih tempat penitipan anak, bahkan rutin melakukan pemantauan terhadap kondisi anak selama berada di lembaga tersebut.
“Orang tua sekarang jauh lebih waspada. Mereka sering menanyakan perkembangan anak secara detail. Dengan adanya pengawasan dari pemerintah, kami merasa terbantu untuk menunjukkan bahwa lembaga kami benar-benar aman dan terpercaya,” ungkap Tri.
Ia menambahkan bahwa transparansi menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan publik. Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas layanan, termasuk memberikan laporan perkembangan anak secara rutin kepada orang tua.
Dengan langkah ini, Pemkab Lamongan berharap dapat menciptakan sistem pengasuhan anak yang lebih aman, profesional, dan akuntabel. Pengawasan yang ketat juga diharapkan mampu mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan, sekaligus menjadikan daycare sebagai lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
Upaya ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membangun generasi masa depan yang sehat, terlindungi, dan berkualitas melalui penguatan sistem perlindungan anak sejak usia dini.
